Pemkab Bintan Menggelar Forum Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Bintan 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar Forum Konsultasi Publik rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bintan 2021-2026 yang dilaksanakan di Bintan Beach Club pada (Senin, 05/04/2021).

Kegiatan RPJMD dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Supriyono, SE, M.Si dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Bintan beserta Jajaran, seluruh kepala OPD Bintan dan Camat Se-Kabupaten Bintan.

Dalam penyampaian Ranwal RPJMD Provinsi Kepri oleh sekretaris Barenlitbang Provinsi Kepri Achmad Ardiansyah, S.TP disampaikan bahwa pembahasan kegiatan RPJMD sesuai peraturan mentri nomor 86 tahun 2017 merupakan kegiatan penting untuk menyusun RPJMD setiap 5 tahun sekali. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tahapan mekanisme penyusunan RPJMD Dengan menjaring semua aspirasi untuk menentukan kebijakan dalam menentukan pembangunan selma 5 tahun kedepan pada priode 2021-2026 yang partisipatif, aspiratif dan terpadu.

Ketua Pelaksana forum konsultasi Publik RPJMD Kabid perencanaan, pengendalian dan evaluasi Bapelitbang Kabupaten Bintan Hary Sulispriadi pada kesempatan tersebut juga menyampaikan laporan terkait RPJMD selain jadi momen untuk penyusunan rencana pembangun juga sebagai momen silaturahmi, diharapkan kedepan dalam RPJMD Bintan mendapatkan prioritas utama dalam penyusunan APBD.

Bupati Bintan yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi perencanaan dan pembangunan Supriyono dalam sambutannya menyampaikan. Kegiatan tersebut harus bekerjasama untuk membuat bintan menjadi lebih baik, dengan menyusun RPJMD sebaik mungkin untuk kebaikan bintan selama 5 tahun kedepan. Adapun visi Kab Bintan 2021-2026 yaitu bintan rumah kita yang berkeadilan dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera. dengan mengusung visi Memperkuat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi lokal yang berdaya saing. Memperkuat SDM, budaya religius dan budaya melayu. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Pembangunan Infrastruktur yang transparan merupakan salah satu tolak ukur pemerintah dalam mewujudkan Pelayanan Publik, untuk itu masyarakat harus lebih kreatif dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam mempercepat proses pembangunan.

Kegiatan tersebut dihadiri 80 orang peserta dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, guna mencegah dan memutus kontaminasi Virus Covid 19.