Harap Tunggu
4 February 2022
Gesa
Infrastruktur Wilayah Perbatasan, Bintan Bakal Punya SID Pengaman Pantai
Bintan-
Kabupaten Bintan sejak beberapa tahun terakhir terus menggesa pembangunan
infrastruktur di beberapa titik perbatasan yang masuk dalam Lokasi Prioritas
(Lokpri). Mulai dari Bintan Utara, Gunung Kijang, Teluk Sebong hingga Bintan
Pesisir. Tahun 2021 lalu, Rp. 98 Milyar anggaran yang bersumber dari DAK
dialokasikan bagi pembangunan fisik di wilayah Lokpri.
"Alhamdulillah,
sejauh ini banyak manfaat yang sudah dirasakan masyarakat kita. Hal ini menjadi
perhatian khusus bapak Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan untuk kesejahteraan
masyarakat. Pembangunan yang telah terlaksana di tahun sebelumnya seperti jalan
aspal di berakit, Puskesmas di Tanjung Uban, dan di puskesmas Kawal Kecamatan
Gunung Kijang, kita bersyukur infrastruktur yang banyak memberikan manfaat
untuk masyarakat kita di sini sebagai daerah perbatasan" kata Sri selaku
Kabag Perbatasan Setda Bintan, Jum'at (04/01) usai mengikuti Rapat Pembahasan
Pendahuluan Pembangunan Perbatasan bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah
(BPPD) Kepri dan Kabupaten/Kota lainnya se Kepri.
Rencana
pelaksanaan pembangunan di kawasan melalui DAK di 4 Kecamatan hasil rekapan
sementra sebesar Rp. 20.400.759.508,-.
"Kegiatan
pelaksanan pada tahun 2022 adalah pembangunan rehabilitasi Jalan Bakti Praja
sepanjang 0.7 km dengan anggaran Rp. 3,5 Milyar yang dilaksanakan Dinas PUPR
Bintan di Kecamatan Perbatasan Bintan Utara. Selanjutnya pembangunan tangki
septik komunal di Desa Numbing Kecamatan Bintan Pesisir" lanjut Sri
menambahkan.
Dalam
menjaga kewibawaan Negara melalui batas wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan,
sesuai Kepres Nomor 6 Tahun 2017 tentang PPKT dimana Kabupaten Bintan memiliki
4 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yakni pulau Sentut di Kecamatan Bintan
Pesisir, pulau Malang Berdaun dan Pulau Berakit yang saat ini mengalami abrasi
dan Pulau Tanjung Sading (Pulau Bintan). Di Kecamatan Teluk Sebong untuk tahun
2022 akan dibangun SID Pengaman Pantai yang dilaksanakan oleh Satker Balai
Wilayah Sungai (BWS) Sumatra IV Batam melalui dana APBN.